Kopitiam Milik Kita Bersama

Mahkamah Agung baru saja mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait Merek. Kopitiam yang pada dasarnya merupakan frase yang berarti warung kopi dalam bahasa pergaulan hokkien, dalam putusan tersebut dikukuhkan sebagai merek dagang. Hal ini berakibat adanya hak eksklusif bagi pemegang hak merek atas kata “kopitiam” tersebut.

Sebagai anak muda lulusan Fakultas Hukum, tentu saya terkejut dengan hal ini. Pertama adalah saya tahu betul bahwa jenis usaha Kopitiam adalah jenis usaha yang diminati oleh generasi saya. Kopitiam adalah tempat yang cozy untuk bertemu kawan dan mengerjakan tugas. Kedua, sebagai alumni Fakultas Hukum saya tahu betul bahwa kata “Kopitiam” merupakan kata milik umum dan merupakan gabungan dari dua kata yakni “kopi” (Melayu) dan “Tiam” (kedai dalam bahasa sleng Hokkien). Dengan demikian kopitiam adalah kedai kopi yang sudah jamak dikenal masyarakat.

Kasus ini bermula dari seseorang bernama Abdul Alek Soelystio yang pada tahun 1996 mendapatkan hak atas merek “Kopitiam” dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).  Dilain pihak pengusaha kopitiam lain yakni Paimin Halim, yang telah menjalani usaha kedai kopi keluarga sejak 1925, mendapatkan sertifikat merek untuk merek “Kok Tong Kopitiam” dari Ditjen HKI pada tahun 2009.[1]

Sengketa mulai timbul tatkala Abdul Alek Soelystio mengajukan gugatan pembatalan merek milik Paimin Halim pada Pengadilan Niaga Medan. Putusan Pengadilan Niaga Medan pada akhirnya mengabulkan gugatan tersebut dengan dasar pertimbangan bahwa merek “Kok Tong Kopitiam” milik Paimin Halim memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Kopitiam” milik Abdul Alek Soelystio.

Tingkatan kasasi pun ditempuh, yakni Paimin Halim mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut. Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan putusan yang menolak permohonan Kasasi tersebut. Putusan Mahkamah Agung dengan demikian menguatkan putusan Pengadilan Niaga Medan sebelumnya. Hal ini oleh Perhimpunan Pengusaha Kopitiam Indonesia (PPKTI) dianggap merugikan.

Kerugian yang dimaksud oleh PPKTI adalah dengan demikian mereka tidak bisa lagi menggunakan kata “Kopitiam” karena dengan diterimanya pendaftaran merek tersebut ada hak ekslusif bagi sang pemengang sertifikat merek. Padahal kata “Kopitiam” merupakan kata generik. Kopitiam berasal dari bahasa pergaulan hokkien yang berarti kedai kopi dan oleh bangsa melayu tempat domisili Paimin Halim merupakan bahasa sehari-hari.

Kata Generik dan Deskriptif Tidak Dapat Didaftar

Diterimanya pendaftaran merek “Kopitiam” oleh Ditjen HKI tentunya bertentangan dengan pasal 5 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) yang berbunyi:

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

  c.telah menjadi milik umum

  d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya”

Sejatinya Pasal 5 UU Merek ini bersifat absolut ground for refusal yang berarti apabila suatu  merek yang didaftarkan telah memenuhi ketentuan pasal ini maka otomatis permohonan pendaftarannya akan ditolak. Pasal 5 tersebut secara tegas menyatakan bahwa kata yang telah menjadi milik umum, dalam hal ini telah menjadi bahasa sehari-hari, tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Selain itu, Pasal 5 UU Merek juga menyatakan bahwa descriptive mark[2] tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena merupakan keterangan dari jenis jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini “Kopitiam” merupakan jenis jasa kedai kopi yang sudah umum diketahui oleh masyarakat dan merupakan deskripsi atau keterangan yang menjelaskan jenis usaha yang dijalankan.

Sikap Ditjen HKI yang menerima pendaftaran merek “Kopitiam” tersebut tentunya menjadi tanda tanya besar. Apakah proses pemeriksaan substantif telah berjalan baik? Apakah tim pemeriksa merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai sejarah suatu merek?

Saya berpendapat mungkin saja Ditjen HKI berpegangan pada ketentuan Pasal 1 angka 1  dan Pasal 3 jo Pasal 28 UU Merek yang memperkenankan merek dapat bersumber dari bahasa apapun termasuk bahasa pergaulan Hokkien dan Melayu. Melalui sudut pandang ini maka kata “Kopitiam” dapat didaftarkan sebagai merek. Kemudian pada proses pemeriksaan substantif yang dimaksud pasal 19 ayat (1) UU Merek kata “Kopitiam” juga telah lolos pemeriksaan.

Namun disisi lain, Pasal 5 UU Merek, yang mendalilkan bahwa kata yang telah menjadi public domain tidak dapat didaftarkan sebagai merek, tidak dapat dikesampingkan. Seharusnya Ditjen HKI saat memeriksa secara substantif atas merek “Kopitiam” ini memperhatikan pula ketentuan Pasal 5 tersebut. Ditjen HKI seharusnya membuka cakrawala pengetahuan mengenai sejarah sebuah merek yang didaftarkan. Merupakan kekeliruan jika kata yang telah menjadi milik publik dan yang menjelaskan mengenai suatu bidang usaha diterima pendafaran mereknya.

Langkah Kok Tong Kopitiam

Kok Tong Kopitiam yang dirugikan atas putusan Mahkamah Agung ini akan mengajukan Peninjauan Kembali[1]. Dalam hal ini saran yang dapat saya berikan pada Kok Tong Kopitiam adalah Novum baru harus kuat. Novum baru sebagai dasar Peninjauan Kembali seperti yang disebutkan dalam pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004 merupakan elemen penting dalam kasus ini.

Novum baru ini harus melalui riset mendalam dan melibatkan pakar sejarah dan sosial yang dapat menjelaskan bahwa kata “Kopitiam” merupakan kata pergaulan sehari-hari bangsa Melayu yang memiliki arti kedai kopi. Hal ini guna membuktikan bahwa kata “Kopitiam” merupakan kata generik dan kata deskriptif.

Harapan terakhir para pengusaha Kopitiam tentu pada tingkat Peninjauan Kembali ini. Dengan persiapan yang matang diharapkan apa yang dicita-citakan Kok Tong Kopitiam dan PPKTI terwujud dan dengan demikian akan membawa dampak positif tidak hanya bagi pengusaha besar namun juga pengusaha-pengusaha Kopitiam skala kecil dan menengah.



[2]Descriptive Mark: A trademark or service mark that describes the characteristics of the product or service to which it’s attached.”  http://legaldefinitions.co/descriptive-mark.html

Satu pemikiran pada “Kopitiam Milik Kita Bersama

  1. Seharusnya baik Pengadilan Niaga di Medan maupun Mahkamah Agung mengetahui bahwa ‘kopitiam’ merupakan kata atau istilah yang sudah digunakan masyarakat sejak puluhan bahkan mungkin ratusan tahun lalu. Betul saya setuju pada saat mengajukan PK sebaiknya dilengkapi dgn bukti2 sejarah yang sangat kuat, ajaklah para ahli sejarah di USU atau ahli budaya China di UI.

    The Intellectual Property Office Singapore pernah menolak pendaftaran kopitiam sebagai merek dgn alasan kata atau istilah ini milik masyarakat multietnis SIngapura.
    Silakan baca tatutan berikut. Pada artikel tsb saya lampirkan pula kutipan dan tautan dgn sebuah dokumen IPOS yg terkait dgn penolakan kopitiam sbg merek dagang.

    http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/03/10/kopitiam-tidak-boleh-dimonopoli-di-singapura/

    http://www.ipos.gov.sg/NR/rdonlyres/C541BDCF-8E05-4B16-85DA-21F15950452D/17456/GDT0704281ACompanysICCompanysASvCBRTextileGMBH.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s