Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Pembatasan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 memperlihatkan perlindungan dari sisi tenaga kerja itu sendiri ketimbang sisi pengusaha.

Pembangunan Indonesia diawali dari pembangunan ketenagakerjaan dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dan mengoptimalkan peran serta tenaga kerja Indonesia dalam pembangunan.

Pasal 4 UU No.13/2003 menyebutkan tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan adalah Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pengaturan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dalam pasal 42 ayat 4.

Tenaga kerja asing (TKA) dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu”

Landasan pemikiran pasal ini adalah penggunaan TKA di Indonesia harus dibatasi karena pada saat ini jabatan-jabatan tertentu dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia yang memiliki kemampuan sama dengan Tenaga Kerja Asing.

Dalam UU No. 13/2003 diatur serangkaian kewajiban yang cukup ketat berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing, seperti kewajiban memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (Pasal 43 ayat 1 UU No. 13/2003), izin mempekerjakan tenaga kerja asing (Pasal 42 ayat 1 UU No. 13/2003) serta kewajiban untuk menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing (Pasal 45 ayat 1 UU No. 13/2003).

Hal sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2 yang menjamin hak bagi setiap warga negara Indonesia atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Melihat pada materi pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 tidaklah merupakan suatu diskriminasi kalau ketentuan tersebtu tidak berlaku untuk semua penduduk negara Republik Indonesia, maka akan banyak orang asing berkesempatan menduduki posisi-posisi penting di negara Republik Indonesia. [1]

Pasal 42 ayat 4 UU No.13/2003 bersifat mandatory. Sifat mandatory pada prinsipnya harus ditaati secara tepat dan mutlak, apabila tidak maka hal-hal yang dilakukan menjadi tidak sah.[2]

Konsekuensi lain dari pengaturan Pasal 42 ayat 4 UU No. 13/2003 tersebut adalah tenaga kerja asing dengan sendirinya merupakan pekerja waktu tertentu. Dengan demikian, bila terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja asing, tenaga kerja asing tersebut tidaklah berhak atas kompensasi-kompensasi yang diperuntukkan untuk pekerja waktu tidak tertentu, yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagai mana diatur oleh pasal 156 UU No.13 tahun 2003.

 

[1] H.S Syarif, Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia,(Sinar Grafika, 1996), hal. 1s

[2] Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, hal. 28

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s